Karena dituding melakukan pembakaran di kampus, nasib 12 mahasiswa Universitas Muhammadiyah Maluku Utara sedang digantung oleh pihak rektorat.
Ke-12 mahasiswa itu adalah Jamaludin A.Rahman, Din Sangaji, Muhammad said Abdul latif, LR Selatan, Rudianto sapsuha, andhika Syahputra, Mochtar, Ismit Nengo, M. Mufti, Samsul, Wahyu Magonofirto, dan Sam Hunter.
Pasca kejadian kebakaran tanggal 28 oktober, ke-12 mahasiswa itu tidak diberikan kesempatan untuk melakukan pengurusan administrasi di kampus.
Akan tetapi, pihak mahasiswa menuding pihak rektor hanya mencari-cari alasan untuk mempersulit mereka dalam pengurusan akademik, sehingga juga sangat sulit bagi mereka untuk mengikuti perkuliahan.
Dua orang lainnya, yaitu Jamaludin A. Rahman dan Din Sangaji, dilarang untuk mengikuti ujian skripsi.
Jamaludin A.Rahman mengganggap pihaknya telah menjadi korban tudingan dari pihak, meskipun belum ada bukti kuat mengenai keterlibatan mereka.
Ia pun meminta penjelasan dari pihak rektorat terkait nasib kegiatan akademik mereka dan sekaligus meminta pembuktian terkait tudingan rektor.
Pembakaran Kampus
Dua minggu sebelum kejadian kebakaran, mahasiswa Universitas Muhammadiyah sedang sedang melakukan perlawanan terhadap kebijakan rektor yang dianggap merugikan mahasiswa.
Pada tanggal 28 oktober itu, mereka sedang menggelar aksi di kampus, namun tiba-tiba terjadi kebakaran di lantai tiga.
Karena kebakaran itu melalap ruangan belajar mereka, maka mahasiswa ini pun bergegas ke lantai tiga untuk menyelamatkan barang-barang mereka.
Dari kejadian itulah muncul tudingan soal mahasiswa yang melakukan pembakaran kampus itu.
Akan tetapi, para mahasiswa menyakini bahwa ini hanya merupakan alibi untuk mematikan demokrasi dan kritisisme mahasiswa di dalam kampus.
Aksi
NTB
Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi
Jumat, 17 Desember 2010
Partai Kiri Menang Besar Di Pemilu Lokal India
www.berdikarionline.com
Rakyat di negara bagian Indrapura, India, memberikan dukungan besar kepada front kiri, sekaligus memberikan kemenangan telak bagi kaum kiri menjelang pemilu kunci di wilayah Bengal Barat.
Dalam pemilihan pekan lalu front kiri, yang mendapat dukungan dari Partai Komunis India-Marxist (CPI-M), memenangkan 13 dari 15 kotamadya/kabupaten, dan sekaligus menendang keluar lima walikota dari partai kongres.
Setelah hasil pemilihan sudah dapat dipastikan pada hari Rabu, Politbiro CPI-M menyambut kemenangan menentukan ini “sebagai konfirmasi atas dukungan rakyat Indrapura terhadap CPI-M da Front Kiri”.
Kemenangan ini sekaligus mementahkan kesimpulan ahli politik kanan, bahwa front kiri sudah memasuki babak kejatuhan setelah hasil buruk dalam pemilihan lokal di Bengal Barat dan Kerala pada awal tahun ini.
Pemerintahan Front kiri di Bengal barat sedang berhadapan dengan tantangan baru dari kaum populis Trinamool congres, yang merupakan aliansi antara kaum komunalis dengan kaum maois.
Rakyat di negara bagian Indrapura, India, memberikan dukungan besar kepada front kiri, sekaligus memberikan kemenangan telak bagi kaum kiri menjelang pemilu kunci di wilayah Bengal Barat.
Dalam pemilihan pekan lalu front kiri, yang mendapat dukungan dari Partai Komunis India-Marxist (CPI-M), memenangkan 13 dari 15 kotamadya/kabupaten, dan sekaligus menendang keluar lima walikota dari partai kongres.
Setelah hasil pemilihan sudah dapat dipastikan pada hari Rabu, Politbiro CPI-M menyambut kemenangan menentukan ini “sebagai konfirmasi atas dukungan rakyat Indrapura terhadap CPI-M da Front Kiri”.
Kemenangan ini sekaligus mementahkan kesimpulan ahli politik kanan, bahwa front kiri sudah memasuki babak kejatuhan setelah hasil buruk dalam pemilihan lokal di Bengal Barat dan Kerala pada awal tahun ini.
Pemerintahan Front kiri di Bengal barat sedang berhadapan dengan tantangan baru dari kaum populis Trinamool congres, yang merupakan aliansi antara kaum komunalis dengan kaum maois.
Warga Jual Kembali Tabung Gas 3 Kilogram Yang Dibagikan Pemerintah
Kabar Rakyat
Oleh : Ratno Budi
Karena trauma dengan ledakan tabung gas 3 kilogram akhir-akhir ini, sejumlah warga di Bangkinan, Riau, menjual kembali tabung gas-nya. Padahal, pihak pemerintah sudah melakukan sosialisasi mengenai cara pemakaian kompor dan tabung gas 3 kilogram.
Rina, seorang warga Bangkinan yang ditemui Berdikari Online, menyampaikan kekhawatirannya untuk menggunakan tabung gas kilogram. “Saya tidak memakainya, takut meledak,” katanya.
Tabung gas 3 kilogram itu dibagi-bagian secara gratis oleh pemerintah kepada masyarakat, sebagai bagian dari program konversi dari minyak ke gas. Namun, karena takut terjadi ledakan, sebagian warga tidak mempergunakan gas tersebut.
Menurut pengakuan Rina, beberapa warga telah menjual tabung gasnya karena juga tidak digunakan dan karena desakan ekonomi.
“Saya pun berniat menjual tabung gas yang saya punya kalau ada yang mau beli,” katanya.
Rina mengaku lebih suka menggunakan minyak tanah, kendati harganya cukup mahal dan sudah jarang ditemukan di pangkalan. “Kalau tidak ada minyak tanah, kami lebih memilih menggunakan kayu bakar,” tegasnya.
Biasanya, hasil penjualan tabung gas 3 kilogram ini dipergunakan untuk menambah belanja untuk kebutuhan dapur.
Hal serupa juga dilakukan Jumalis, seorang warga Lenggini, Bangkinan, yang mengaku telah menjual tabung gas 3 kilogram miliknya hanya tiga hari setelah dibagi-bagikan oleh pihak kelurahan.
Jumalis juga lebih memilih menggunakan minyak tanah dan sesekali menggunakan kayu bakar untuk kebutuhan masak-memasak di rumahnya. “Kalau menggunakan minyak tanah, kami merasa lebih sederhana dan lebih aman,” katanya.
Pemerintah kurang siap menjalankan konversi
Di tempat terpisah, Ketua Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) Pekanbaru Achyardi, SE menyatakan bahwa pemerintah tidak siap dalam menjalankan program konversi energi dari minyak tanah ke gas.
Achyardi mengatakan, program konversi mestinya memerlukan beberapa tahap, seperti sosialisasi dan uji coba, hingga nantinya masyarakat benar-benar sudah memahami dan mengerti dengan penggunaan kompor gas.
Selain itu, tambah Achyardi, pemerintah membuat tabung gas 3 kilogram dengan kualitas yang sangat buruk, sehingga mudah mengalami kebocoran dan kerusakan.
Ditambah lagi, pemerinta kurang melakukan kontrol terhadap pasar dan mekanisme distribusi tabung gas 3 kilogram ini, sehingga rawan sekali terjadi penyelewengan dan pemalsuan.
Lebih jauh, Achyardi menambahkan bahwa faktor kemiskinan juga berkontribusi besar terhadap maraknya ledakan gas. “Orang miskin terkadang sulit untuk membeli aksesori pelengkap dan pengaman kompor,” ungkapnya.
Oleh : Ratno Budi
Karena trauma dengan ledakan tabung gas 3 kilogram akhir-akhir ini, sejumlah warga di Bangkinan, Riau, menjual kembali tabung gas-nya. Padahal, pihak pemerintah sudah melakukan sosialisasi mengenai cara pemakaian kompor dan tabung gas 3 kilogram.
Rina, seorang warga Bangkinan yang ditemui Berdikari Online, menyampaikan kekhawatirannya untuk menggunakan tabung gas kilogram. “Saya tidak memakainya, takut meledak,” katanya.
Tabung gas 3 kilogram itu dibagi-bagian secara gratis oleh pemerintah kepada masyarakat, sebagai bagian dari program konversi dari minyak ke gas. Namun, karena takut terjadi ledakan, sebagian warga tidak mempergunakan gas tersebut.
Menurut pengakuan Rina, beberapa warga telah menjual tabung gasnya karena juga tidak digunakan dan karena desakan ekonomi.
“Saya pun berniat menjual tabung gas yang saya punya kalau ada yang mau beli,” katanya.
Rina mengaku lebih suka menggunakan minyak tanah, kendati harganya cukup mahal dan sudah jarang ditemukan di pangkalan. “Kalau tidak ada minyak tanah, kami lebih memilih menggunakan kayu bakar,” tegasnya.
Biasanya, hasil penjualan tabung gas 3 kilogram ini dipergunakan untuk menambah belanja untuk kebutuhan dapur.
Hal serupa juga dilakukan Jumalis, seorang warga Lenggini, Bangkinan, yang mengaku telah menjual tabung gas 3 kilogram miliknya hanya tiga hari setelah dibagi-bagikan oleh pihak kelurahan.
Jumalis juga lebih memilih menggunakan minyak tanah dan sesekali menggunakan kayu bakar untuk kebutuhan masak-memasak di rumahnya. “Kalau menggunakan minyak tanah, kami merasa lebih sederhana dan lebih aman,” katanya.
Pemerintah kurang siap menjalankan konversi
Di tempat terpisah, Ketua Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) Pekanbaru Achyardi, SE menyatakan bahwa pemerintah tidak siap dalam menjalankan program konversi energi dari minyak tanah ke gas.
Achyardi mengatakan, program konversi mestinya memerlukan beberapa tahap, seperti sosialisasi dan uji coba, hingga nantinya masyarakat benar-benar sudah memahami dan mengerti dengan penggunaan kompor gas.
Selain itu, tambah Achyardi, pemerintah membuat tabung gas 3 kilogram dengan kualitas yang sangat buruk, sehingga mudah mengalami kebocoran dan kerusakan.
Ditambah lagi, pemerinta kurang melakukan kontrol terhadap pasar dan mekanisme distribusi tabung gas 3 kilogram ini, sehingga rawan sekali terjadi penyelewengan dan pemalsuan.
Lebih jauh, Achyardi menambahkan bahwa faktor kemiskinan juga berkontribusi besar terhadap maraknya ledakan gas. “Orang miskin terkadang sulit untuk membeli aksesori pelengkap dan pengaman kompor,” ungkapnya.
Mapala Dituntut Kritis Terhadap Kebijakan Di Bidang Lingkungan
Kabar Rakyat
Pengamat lingkungan Veronica A Kumurur MSi mengajak organisasi mahasiswa pencinta alam (Mapala) untuk bertindak kritis terhadap berbagai produk kebijakan pemerintah di bidang lingkungan.
Pernyataan ini disampaikan oleh Veronika A Kumumur saat workshop mengenai peningkatan kualitas dan peran mahasiswa pencinta alam (MAPALA), yang diselenggarakan oleh Pusat Peneliti Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Universitas Pattimura Ambon, di Ambon.
Acara ini diikuti organisas Mahasiswa Pencinta Alam (Mapala) dan Kelompok Pencinta Alam (KPA) se-kota Ambon.
Selain itu, Veronica Kumurur juga menyinggung soal prinsip dasar pengelolaan lingkungan alam, yaitu terjalinnya interaksi yang baik antara subsistem alam, subsistem buatan dan subsistem sosial.
Jika interaksi itu tidak terjadi, maka hal itu diyakini oleh Veronica sebagai penyebab terjadinya bencana alam, pencemaran, dan kemiskinan.
Sementara itu, pembicara lainnya, yaitu Dr. Ir. P. J. Kunu menegaskan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan mahluk hidup.
“Intinya, di sini, adalah soal perilaku manusia,” ujarnya.
Salah produksi kebijakan pemerintah yang disorot dalam diskusi ini adalah Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Menurut salah seorang peserta, yaitu Nuzul Lulang dari Kadal Adventure Club, UU PPLH tersebut kurang menyebutkan pengaturan terhadap korporasi asing, padahal korporasi asing punya kontribusi sangat besar dalam pengrusakan lingkungan.
Pengamat lingkungan Veronica A Kumurur MSi mengajak organisasi mahasiswa pencinta alam (Mapala) untuk bertindak kritis terhadap berbagai produk kebijakan pemerintah di bidang lingkungan.
Pernyataan ini disampaikan oleh Veronika A Kumumur saat workshop mengenai peningkatan kualitas dan peran mahasiswa pencinta alam (MAPALA), yang diselenggarakan oleh Pusat Peneliti Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Universitas Pattimura Ambon, di Ambon.
Acara ini diikuti organisas Mahasiswa Pencinta Alam (Mapala) dan Kelompok Pencinta Alam (KPA) se-kota Ambon.
Selain itu, Veronica Kumurur juga menyinggung soal prinsip dasar pengelolaan lingkungan alam, yaitu terjalinnya interaksi yang baik antara subsistem alam, subsistem buatan dan subsistem sosial.
Jika interaksi itu tidak terjadi, maka hal itu diyakini oleh Veronica sebagai penyebab terjadinya bencana alam, pencemaran, dan kemiskinan.
Sementara itu, pembicara lainnya, yaitu Dr. Ir. P. J. Kunu menegaskan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan mahluk hidup.
“Intinya, di sini, adalah soal perilaku manusia,” ujarnya.
Salah produksi kebijakan pemerintah yang disorot dalam diskusi ini adalah Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Menurut salah seorang peserta, yaitu Nuzul Lulang dari Kadal Adventure Club, UU PPLH tersebut kurang menyebutkan pengaturan terhadap korporasi asing, padahal korporasi asing punya kontribusi sangat besar dalam pengrusakan lingkungan.
Senin, 18 Oktober 2010
Rezim SBY Gagal Tegakkan Keberdaulatan SDA
Senin 18 Oktober 2010
Menyambut Hari Anti Kemiskinan dan Hari Pangan Sedunia sekitar 70 massa yang tergabunng dari 7 ormass yang tergabung dalam Gerakan Rakyat untuk Kemerdekaan Nasional (GERAK-NASIONAL NTB) yang terdiri dari LMND, PRD, STN, SRMI, AMSI, FKPPMS, FPM2SD melakukan aksi mimbar bebas didepan bundaran BI Kota Mataram. Sebelumnya massa aksi memulai aksinya di depan Universitas pertanian UNRAM sekitar pukul 09.00 pagi, massa aksi ini kemudian berorasi bergantian di depan Kampus sambil membagi buku Gurita Cikeas. Korlap aksi Iqbal mengatakan bahwa kegagalan SBY dalam mengentaskan kemiskinan dan kecukupan pangan nasional akibat ketidak berdaulatan Negara terhadap sector sumber daya alam yang selama ini masih di kuasai oleh asing (Kapital). Setelah berorasi selama 1 jam massa kemudian berjalan menuju perempatan Bundaran BI sambil menyanyikan lagu Mars GERAKAN-NASIONAL dan mnyuarakan yel – yel (SBY : kamu gagal menghapus kemiskinan, SBY : kamu gagal sediakan pangan rakyat). Puluhan massa aksi ini kemudian mengkampanyekan program – program yang gagal yang dibentuk oleh rezim SBY selama berkuasa pada jilid II. Program seperti MDGs yang merupakan produk capital, mahalnya biaya pendidikan, investasi yang merampas tanah rakyat.
Data Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura NTB menyebutkan potensi lahan pertanian di NTB seluas 1.109.599 hektare, sejauh ini baru dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian pangan seluas 497.893 hektare. Kita bisa melihat tinggal setengah lahan potensi pertanian yang tidak bisa dimanfaatkan di NTB malahan Pemda NTB mengolah pariwisata yang dalihnya tentu akan menarik Investasi sehingga makin tergusurnya kaum tani, pedagang asongan dan akan lebih meningkatkan perampasan tanah masyarakat demi kepentingan asing (NEOLIBERAL).
Kasus korupsi Bank Century yang memakan Trilyunan uang rakyat sampai hari ini pun kehilangan kabar dan tindak lanjutnya pun belum kita ketahui. Sementara itu Ahmad Rifai dari PRD NTB mengatakan kondisi Indonesia semakin terpuruk akibat semakin menguatnya modal asing yang terus digelontorkan oleh rezim SBY. Selanjutnya Rifai menegaskan bahwa bahwa kita harus berdaulat terhadap SDA untuk menjawab segala persoalan kemiskina ini.
Beberapa persoalan yang masih terjadi di lingkaran social masyarakat
Selanjutnya korlap aksi menegaskan 14 kriteria miskin harus di tolak karena tidak berbobot, Pemerintah harus menjamin kesediaan pangan nasional dengan memaksimalkan sector pertanian yang ada di Indonesia dengan pemberian modal dan teknologi yang dikelola secara kolektif kepada kaum tani dan mendorong kearah industrialisasi. Reorientasi pembangunan Nasional dan Daerah dari pertambangan menuju pertanian, perkebunan,, peternakan, perikanan dan sector – sector unggul lainnya untuk kesejahteraan rakyat dan usut tuntas kasus century.
Dari fakta-fakta tersebut jelas terlihat kegagalan SBY atas kebergantungan kita yang besar terhadap pangan impor/modal asing bisa menimbulkan persoalan lain yang lebih berat ketika kita benar-benar tidak berupaya untuk bisa swasembada pangan Menjadi Negara Mandiri. Padahal potensi yang kita miliki sangat besar. Persoalan ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Pemerintah harus segera bertindak mengatasi persoalan ini dengan menjadi Negara yang mandiri.
Setelah selama 2 jam berorasi massa aksi membubarkan diri dengan tertib.
Menyambut Hari Anti Kemiskinan dan Hari Pangan Sedunia sekitar 70 massa yang tergabunng dari 7 ormass yang tergabung dalam Gerakan Rakyat untuk Kemerdekaan Nasional (GERAK-NASIONAL NTB) yang terdiri dari LMND, PRD, STN, SRMI, AMSI, FKPPMS, FPM2SD melakukan aksi mimbar bebas didepan bundaran BI Kota Mataram. Sebelumnya massa aksi memulai aksinya di depan Universitas pertanian UNRAM sekitar pukul 09.00 pagi, massa aksi ini kemudian berorasi bergantian di depan Kampus sambil membagi buku Gurita Cikeas. Korlap aksi Iqbal mengatakan bahwa kegagalan SBY dalam mengentaskan kemiskinan dan kecukupan pangan nasional akibat ketidak berdaulatan Negara terhadap sector sumber daya alam yang selama ini masih di kuasai oleh asing (Kapital). Setelah berorasi selama 1 jam massa kemudian berjalan menuju perempatan Bundaran BI sambil menyanyikan lagu Mars GERAKAN-NASIONAL dan mnyuarakan yel – yel (SBY : kamu gagal menghapus kemiskinan, SBY : kamu gagal sediakan pangan rakyat). Puluhan massa aksi ini kemudian mengkampanyekan program – program yang gagal yang dibentuk oleh rezim SBY selama berkuasa pada jilid II. Program seperti MDGs yang merupakan produk capital, mahalnya biaya pendidikan, investasi yang merampas tanah rakyat.
Data Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura NTB menyebutkan potensi lahan pertanian di NTB seluas 1.109.599 hektare, sejauh ini baru dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian pangan seluas 497.893 hektare. Kita bisa melihat tinggal setengah lahan potensi pertanian yang tidak bisa dimanfaatkan di NTB malahan Pemda NTB mengolah pariwisata yang dalihnya tentu akan menarik Investasi sehingga makin tergusurnya kaum tani, pedagang asongan dan akan lebih meningkatkan perampasan tanah masyarakat demi kepentingan asing (NEOLIBERAL).
Kasus korupsi Bank Century yang memakan Trilyunan uang rakyat sampai hari ini pun kehilangan kabar dan tindak lanjutnya pun belum kita ketahui. Sementara itu Ahmad Rifai dari PRD NTB mengatakan kondisi Indonesia semakin terpuruk akibat semakin menguatnya modal asing yang terus digelontorkan oleh rezim SBY. Selanjutnya Rifai menegaskan bahwa bahwa kita harus berdaulat terhadap SDA untuk menjawab segala persoalan kemiskina ini.
Beberapa persoalan yang masih terjadi di lingkaran social masyarakat
Selanjutnya korlap aksi menegaskan 14 kriteria miskin harus di tolak karena tidak berbobot, Pemerintah harus menjamin kesediaan pangan nasional dengan memaksimalkan sector pertanian yang ada di Indonesia dengan pemberian modal dan teknologi yang dikelola secara kolektif kepada kaum tani dan mendorong kearah industrialisasi. Reorientasi pembangunan Nasional dan Daerah dari pertambangan menuju pertanian, perkebunan,, peternakan, perikanan dan sector – sector unggul lainnya untuk kesejahteraan rakyat dan usut tuntas kasus century.
Dari fakta-fakta tersebut jelas terlihat kegagalan SBY atas kebergantungan kita yang besar terhadap pangan impor/modal asing bisa menimbulkan persoalan lain yang lebih berat ketika kita benar-benar tidak berupaya untuk bisa swasembada pangan Menjadi Negara Mandiri. Padahal potensi yang kita miliki sangat besar. Persoalan ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Pemerintah harus segera bertindak mengatasi persoalan ini dengan menjadi Negara yang mandiri.
Setelah selama 2 jam berorasi massa aksi membubarkan diri dengan tertib.
Rezim SBY Gagal Tegakkan Keberdaulatan Terhadap SDA
Rezim SBY sudah Dua kali terpilih menjadi penguasa di NKRI dan dua kali pula dia mewujudkan watak aslinya (pro Asing/NEOLIBERALISME) dengan menjalankan segala bentuk kebijakan neoliberal seutuhnya, buktinya derajat pelaksanaan ekonomi neoliberal saat ini menunjukkan, bahwa di beberapa sektor ekonomi yang penting, modal asing telah mengambil porsi yang lebih besar dibanding modal dalam negeri, misalnya jenis tambang dan migas (± 80%), bank (± 50%), industri, jasa, dan 70% saham di pasar modal. Perusahaan asing juga menguasai sektor perkebunan, ritel, telekomunikasi, air minum, dan sektor strategis lainnya.
Kita kaya akan SDA namun Lebih dari 5 miliar dollar AS atau setara dengan Rp 50 triliun lebih devisa setiap tahun terkuras untuk membeli enam komoditas pangan dari negara lain. Angka itu sekitar 5 persen dari APBN. Komoditas tersebut meliputi kedelai, gandum, daging sapi, susu, dan gula. Bahkan, garam yang sangat mudah diproduksi di dalam negeri karena sumber dayanya tersedia secara cuma-cuma dari alam tetap masih harus diimpor sebanyak 1,58 juta ton per tahun senilai Rp 900 miliar.
Nilai impor kedelai rata-rata setiap tahun mencapai 595 juta dollar AS (setara dengan Rp 5,95 triliun), gandum 2,25 miliar dollar AS (Rp 22,5 triliun), gula 859,5 juta dollar AS (Rp 8,59 triliun), daging sapi 480 juta dollar AS (Rp 4,8 triliun), susu 755 juta dollar AS (Rp 7,55 triliun), dan garam 90 juta dollar AS (Rp 900 miliar). Disamping itu NTB juga mengalami areal tanaman pangan yang puso mencapai 41.851 hektare. jenis padi sawah yang puso tercatat 6.424 hektare yang tersebar di delapan kabupaten/kota, kecuali Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Utara dan banyak lagi jenis lainnya.
Ekonomi rakyat, yang sekarang ini bertumpu pada pertanian dan usaha-usaha kecil (UKM, industri rumah tangga, dan usaha informal), semakin hancur akibat invasi dari retail-retail bermodal besar, yang sudah bisa masuk ke kampung-kampung.. Dalam hal pasar ini, sebuah data menunjukkan, bahwa ekonomi nasional atau ekonomi rakyat hanya menempati 20% pangsa pasar nasional, sementara korporasi besar asing dan domestik menguasai 80%.
Data Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura NTB menyebutkan potensi lahan pertanian di NTB seluas 1.109.599 hektare, sejauh ini baru dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian pangan seluas 497.893 hektare. Kita bisa melihat tinggal setengah lahan potensi pertanian yang tidak bisa dimanfaatkan di NTB malahan Pemda NTB mengolah pariwisata yang dalihnya tentu akan menarik Investasi sehingga makin tergusurnya kaum tani, pedagang asongan dan akan lebih meningkatkan perampasan tanah masyarakat demi kepentingan asing (NEOLIBERAL).
Belum lagi korupsi yang merusak ekonomi nasional seperti rayap yang memakan tiang-tiang bangunan. Tidak terhitung berapa jumlah anggaran negara yang dimakan koruptor tiap tahunnya, dan itu terjadi merata di seluruh departemen negara, di seluruh tingkatan (pusat hingga daerah), di seluruh pelosok nusantara. Reshuffle cabinet yang hanya akan menjadi tambal sulam politik, sekaligus untuk menata kembali koalisi pendukung pemerintah yang sempat “kacau-balau” karena persoalan Century. Dipastikan, SBY akan menjadikan “reshuffle” sebabagi alat untuk bargain politik dengan rekan-rekan koalisinya, termasuk merangkul kekuatan dari luar untuk bergabung.
Disamping itu juga mahalnya biaya pendidikan yang disebabkan kurangnya anggaran terhadap pendidikan menyebabkan banyaknya siswa yang putus sekolah disebabkan karena kemiskinan karena tidak mampu menanggung biaya pendidikan khususnya anak para petani serta kurangnya lapangan kerja yang menimbulkan pengangguran baik pengangguran terdidik maupun tidak terdidik. Dalam pasal 31 UUD 1945 telah tercantum bahwa : Negara bertanggung jawab atas hak setiap warga Negara untuk mendapat pendidikan setinggi – tingginya. Apakah kita sekarang tidak mau merubah diri kita atau diam tertindas.
Dari fakta-fakta tersebut jelas terlihat kegagalan SBY atas kebergantungan kita yang besar terhadap pangan impor bisa menimbulkan persoalan lain yang lebih berat ketika kita benar-benar tidak berupaya untuk bisa swasembada pangan Menjadi Negara Mandiri. Padahal potensi yang kita miliki sangat besar. Persoalan ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Pemerintah harus segera bertindak mengatasi persoalan ini dengan menjadi Negara yang mandiri.
Untuk itu kami dari Gerakan untuk Kemerdekaan Nasional Nusa Tenggara Barat (GERAK-NASIONAL NTB) menyatakan sikap :
1. Tolak 14 kriteria miskin versi BPS
2. Tolak skema pembangunan model MDGs, itu adalah skema jadi-jadian yang tidak menjawab kemiskinan.
3. Tuntut Presiden, Gubernur, Walikota/Bupati untuk menaikkan anggaran pendidikan dan stop pungutan liar bagi siswa yang tidak mampu
4. Menolak bentuk – bentuk upaya memanipulasi kemiskinan rakyat demi proyek-proyek seperti SJSN yang tidak mampu selesaikan problem kesehatan rakyat.
5. Transparansi dan akuntabilitas dari sector pertambangan.
6. Usut tuntas kasus Bank Century
7. Pemerintah harus menjamin kesediaan pangan nasional dengan memaksimalkan sector pertanian yang ada di Indonesia dengan pemberian modal dan teknologi yang dikelola secara kolektif kepada kaum tani dan mendorong kearah industrialisasi.
8. Reorientasi pembangunan Nasional dan Daerah dari pertambangan menuju pertanian, perkebunan,, peternakan, perikanan dan sector – sector unggul lainnya untuk kesejahteraan rakyat
Gerakan untuk Kemerdekaan Nasional (GERAK-NASIONAL)
(LMND, PRD,STN,FKPPMS,FPM2SD,AMSI,SRMI)
Kita kaya akan SDA namun Lebih dari 5 miliar dollar AS atau setara dengan Rp 50 triliun lebih devisa setiap tahun terkuras untuk membeli enam komoditas pangan dari negara lain. Angka itu sekitar 5 persen dari APBN. Komoditas tersebut meliputi kedelai, gandum, daging sapi, susu, dan gula. Bahkan, garam yang sangat mudah diproduksi di dalam negeri karena sumber dayanya tersedia secara cuma-cuma dari alam tetap masih harus diimpor sebanyak 1,58 juta ton per tahun senilai Rp 900 miliar.
Nilai impor kedelai rata-rata setiap tahun mencapai 595 juta dollar AS (setara dengan Rp 5,95 triliun), gandum 2,25 miliar dollar AS (Rp 22,5 triliun), gula 859,5 juta dollar AS (Rp 8,59 triliun), daging sapi 480 juta dollar AS (Rp 4,8 triliun), susu 755 juta dollar AS (Rp 7,55 triliun), dan garam 90 juta dollar AS (Rp 900 miliar). Disamping itu NTB juga mengalami areal tanaman pangan yang puso mencapai 41.851 hektare. jenis padi sawah yang puso tercatat 6.424 hektare yang tersebar di delapan kabupaten/kota, kecuali Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Utara dan banyak lagi jenis lainnya.
Ekonomi rakyat, yang sekarang ini bertumpu pada pertanian dan usaha-usaha kecil (UKM, industri rumah tangga, dan usaha informal), semakin hancur akibat invasi dari retail-retail bermodal besar, yang sudah bisa masuk ke kampung-kampung.. Dalam hal pasar ini, sebuah data menunjukkan, bahwa ekonomi nasional atau ekonomi rakyat hanya menempati 20% pangsa pasar nasional, sementara korporasi besar asing dan domestik menguasai 80%.
Data Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura NTB menyebutkan potensi lahan pertanian di NTB seluas 1.109.599 hektare, sejauh ini baru dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian pangan seluas 497.893 hektare. Kita bisa melihat tinggal setengah lahan potensi pertanian yang tidak bisa dimanfaatkan di NTB malahan Pemda NTB mengolah pariwisata yang dalihnya tentu akan menarik Investasi sehingga makin tergusurnya kaum tani, pedagang asongan dan akan lebih meningkatkan perampasan tanah masyarakat demi kepentingan asing (NEOLIBERAL).
Belum lagi korupsi yang merusak ekonomi nasional seperti rayap yang memakan tiang-tiang bangunan. Tidak terhitung berapa jumlah anggaran negara yang dimakan koruptor tiap tahunnya, dan itu terjadi merata di seluruh departemen negara, di seluruh tingkatan (pusat hingga daerah), di seluruh pelosok nusantara. Reshuffle cabinet yang hanya akan menjadi tambal sulam politik, sekaligus untuk menata kembali koalisi pendukung pemerintah yang sempat “kacau-balau” karena persoalan Century. Dipastikan, SBY akan menjadikan “reshuffle” sebabagi alat untuk bargain politik dengan rekan-rekan koalisinya, termasuk merangkul kekuatan dari luar untuk bergabung.
Disamping itu juga mahalnya biaya pendidikan yang disebabkan kurangnya anggaran terhadap pendidikan menyebabkan banyaknya siswa yang putus sekolah disebabkan karena kemiskinan karena tidak mampu menanggung biaya pendidikan khususnya anak para petani serta kurangnya lapangan kerja yang menimbulkan pengangguran baik pengangguran terdidik maupun tidak terdidik. Dalam pasal 31 UUD 1945 telah tercantum bahwa : Negara bertanggung jawab atas hak setiap warga Negara untuk mendapat pendidikan setinggi – tingginya. Apakah kita sekarang tidak mau merubah diri kita atau diam tertindas.
Dari fakta-fakta tersebut jelas terlihat kegagalan SBY atas kebergantungan kita yang besar terhadap pangan impor bisa menimbulkan persoalan lain yang lebih berat ketika kita benar-benar tidak berupaya untuk bisa swasembada pangan Menjadi Negara Mandiri. Padahal potensi yang kita miliki sangat besar. Persoalan ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Pemerintah harus segera bertindak mengatasi persoalan ini dengan menjadi Negara yang mandiri.
Untuk itu kami dari Gerakan untuk Kemerdekaan Nasional Nusa Tenggara Barat (GERAK-NASIONAL NTB) menyatakan sikap :
1. Tolak 14 kriteria miskin versi BPS
2. Tolak skema pembangunan model MDGs, itu adalah skema jadi-jadian yang tidak menjawab kemiskinan.
3. Tuntut Presiden, Gubernur, Walikota/Bupati untuk menaikkan anggaran pendidikan dan stop pungutan liar bagi siswa yang tidak mampu
4. Menolak bentuk – bentuk upaya memanipulasi kemiskinan rakyat demi proyek-proyek seperti SJSN yang tidak mampu selesaikan problem kesehatan rakyat.
5. Transparansi dan akuntabilitas dari sector pertambangan.
6. Usut tuntas kasus Bank Century
7. Pemerintah harus menjamin kesediaan pangan nasional dengan memaksimalkan sector pertanian yang ada di Indonesia dengan pemberian modal dan teknologi yang dikelola secara kolektif kepada kaum tani dan mendorong kearah industrialisasi.
8. Reorientasi pembangunan Nasional dan Daerah dari pertambangan menuju pertanian, perkebunan,, peternakan, perikanan dan sector – sector unggul lainnya untuk kesejahteraan rakyat
Gerakan untuk Kemerdekaan Nasional (GERAK-NASIONAL)
(LMND, PRD,STN,FKPPMS,FPM2SD,AMSI,SRMI)
Minggu, 17 Oktober 2010
Kemiskinan dan Kehancuran Sektor Pertanian akibat Ketidak Mandirian Negara
Dari beberapa kebijakan yang dikeluarkan pemerintahan SBY hari ini tanpa kita sadari akan membawa bangsa ini pada titik kemiskinan abadi, produk-produk daerah yang merupakan turunan dari program SBY tentunya akan lebih memberikan efek kemiskinan yang lebih dalam lagi seperti Visit Sumbawa-Lombok, TIME, dll yang saat ini sedang gencar di beritakan Pemprov NTB dan hal itu diartikan untuk menarik investor agar berinvestasi sebesar – besarnya di NTB sehingga semakin terampaslah tanah rakyat demi kepentingan asing (Neoliberal). Padahal sebagaian besar pendapatan NTB itu lahir dari sector pertanian. Tetapi sampai hari inipun petani malah dijadikan anak tiri oleh Pemerintah.
Derajat pelaksanaan ekonomi neoliberal saat ini menunjukkan, bahwa di beberapa sektor ekonomi yang penting, modal asing telah mengambil porsi yang lebih besar dibanding modal dalam negeri, misalnya jenis tambang dan migas (± 80%), bank (± 50%), industri, jasa, dan 70% saham di pasar modal. Perusahaan asing juga menguasai sektor perkebunan, ritel, telekomunikasi, air minum, dan sektor strategis lainnya.
Ekonomi rakyat, yang sekarang ini bertumpu pada pertanian dan usaha-usaha kecil (UKM, industri rumah tangga, dan usaha informal), semakin hancur akibat invasi dari retail-retail bermodal besar, yang sudah bisa masuk ke kampung-kampung. Dan bahkan SBY telah mengatakan dirinya mampu menuntaskan kemiskinan dengan menggunakan criteria miskin versi BPS yang tidak berbobot. Dalam hal pasar ini, sebuah data menunjukkan, bahwa ekonomi nasional atau ekonomi rakyat hanya menempati 20% pangsa pasar nasional, sementara korporasi besar asing dan domestik menguasai 80%.
Belum lagi korupsi yang merusak ekonomi nasional seperti rayap yang memakan tiang-tiang bangunan. Tidak terhitung berapa jumlah anggaran negara yang dimakan koruptor tiap tahunnya, dan itu terjadi merata di seluruh departemen negara, di seluruh tingkatan (pusat hingga daerah), di seluruh pelosok nusantara. Reshuffle cabinet yang hanya akan menjadi tambal sulam politik, sekaligus untuk menata kembali koalisi pendukung pemerintah yang sempat “kacau-balau” karena persoalan Century. Dipastikan, SBY akan menjadikan “reshuffle” sebabagi alat untuk bargain politik dengan rekan-rekan koalisinya, termasuk merangkul kekuatan dari luar untuk bergabung
Kehancuran tenaga Produktif nasional sebagai akibat dari kehancuran industry nasional. Sistem pendidikan nasional yang menghambat akses rakyat miskin untuk bersekolah merupakan cermin dari pendidikan colonial yang diterapkan pada masa Politik Etis. Pada 28 September 2010, pemerintah SBY-Boediono mengeluarkan Peraturan Pemerintah no. 66/2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan sebagai jawaban atas Putusan MK yang mengabulkan gugatan terhadap UU BHP. Dalam PP no. 66/2010, pemerintah tetap bersikukuh membatasi kuota mahasiswa miskin di PTN hanya 20% dan status BHMN tetap dipertahankan. Arah dari sistem pendidikan nasional ini sebenarnya tidak lebih hanya untuk memenuhi pasar tenaga kerja murah bagi modal-modal internasional. Sebagai catatan, dari total 104,49 juta angkatan kerja yang ada saat ini, sekitar 55,43 juta diantaranya berpendidikan SD ke bawah dan 19,85 % berpendidikan SMP, 15,43% berpendidikan SMA, 7,19% berpendidikan diploma dan 6,90% yang berpendidikan tinggi (sarjana). Pada kuartal pertama 2010, Badan Pusat Statistik mengeluarkan data bahwa pekerja disektor informal mengalami peningkatan menjadi 68,58% dan sektor formal tinggal 33,75 %. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada 2009 mencatat ada 961.000 sarjana yang menganggur, yang berasal dari 2.900 perguruan tinggi dari berbagai disipilin. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai 740.000. Rata-rata peningkatan pengangguran lulusan perguruan tinggi tiap tahun sebesar 216.300.
Masih banyaknya pengangguran di NTB sendiri dikarenakan masih terbatasnya lapangan pekerjaan dan beberapa faktro lainnya seperti putus sekolah, tidak mampu melanjutkan kuliah, dll. Melihat dari itu kita pernah teringat akan program pasangan BARU saat menjadi calon Gubernur NTB bahwa Sekolah dan Kesehatan gratis bagi masyarakat miskin, tapi nyatanya sampai hari ini masih saja ada pungutan bagi siswa dan meningkatnya biaya kuliah bagi mahasiswa. Padahal dalam pasal 31 UUD 1945 telah tercantum bahwa : Negara bertanggung jawab atas hak setiap warga Negara untuk mendapat pendidikan setinggi – tingginya. Apakah kita sekarang tidak mau merubah diri kita atau diam tertindas.
Disamping itu juga ketergantungan Impor pangan Indonesia membuktikan bahwa kita tidak pernah disentuh pada sektor pertanian. Komoditi gandum dan terigu tingkat importasinya bahkan mencapai 100%, bawang putih (90%), susu (70%), daging sapi (36%), bibit ayam ras (100%), kedelai (65%), gula (40%), kacang tanah (15%), jagung (10%), dan garam (70%).
Disamping itu NTB juga mengalami areal tanaman pangan yang puso mencapai 41.851 hektare. jenis padi sawah yang puso tercatat 6.424 hektare yang tersebar di delapan kabupaten/kota, kecuali Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Utara.
"Sedangkan padi ladang yang puso tercatat 17.255 hektare yang tersebar di tujuh kabupaten yakni Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Sumbawa Barat, Dompu dan Kabupaten Bima. untuk tanaman jagung yang puso pada areal seluas 15.362 hektare, tersebar di enam kabupaten yakni Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Sumbawa Barat, Dompu dan Kabupaten Bima.
Areal tanaman kedelai juga puso seluas 1.497 hektare yang tersebar di lima kabupaten yakni Lombok Tengah, Sumbawa, Sumbawa Barat, Dompu dan Kabupaten Bima. Untuk areal tanaman kacang tanah yang puso seluas 370 hektare tersebar di Lombok Tengah, Sumbawa dan Kabupaten Bima. Untuk tanaman kacang hijau yang puso seluas 943 hektare menyebar di Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa dan Kabupaten Bima,"
Total areal padi dan palawija yang mengalami puso sampai April 2010 di NTB mencapai 41.851 hektare tersebar di delapan kabupaten/kota, terbanyak di Kabupaten Sumbawa dan Bima yang mencapai 28 ribu hektare lebih.
Impor pangan meningkat lebih pesat Ekspor produk negara berkembang yang umumnya produk primer harganya terus turun. Lebih dari separo devisa (hasil ekspor total dikurangi untuk bayar hutang luar negeri) telah dipakai untuk impor pangan.
Dari fakta-fakta tersebut jelas terlihat, kebergantungan kita yang besar terhadap pangan impor bisa menimbulkan persoalan lain yang lebih berat ketika kita benar-benar tidak berupaya untuk bisa swasembada pangan Menjadi Negara Mandiri). Padahal potensi yang kita miliki sangat besar. Persoalan ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Pemerintah harus segera bertindak mengatasi persoalan ini.
Data Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura NTB menyebutkan potensi lahan pertanian di NTB seluas 1.109.599 hektare, sejauh ini baru dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian pangan seluas 497.893 hektare.
Dari beberapa kejadian yang dialami oleh pertanian NTB dan jumlah lahan pertanian yang masih kosong serta pengelolaan hasil pertanian yang tidak pernah maksimal menjadi bukti pemerintah telah salah mensejahterakan rakyat.
Maka dari itu kami mengatakan Rezim SBY dan Parlemen gagal, Usir Penjajahan Asing, turunkan Harga Kebutuhan Pokok dan Demokratisasi di Indonesia
Derajat pelaksanaan ekonomi neoliberal saat ini menunjukkan, bahwa di beberapa sektor ekonomi yang penting, modal asing telah mengambil porsi yang lebih besar dibanding modal dalam negeri, misalnya jenis tambang dan migas (± 80%), bank (± 50%), industri, jasa, dan 70% saham di pasar modal. Perusahaan asing juga menguasai sektor perkebunan, ritel, telekomunikasi, air minum, dan sektor strategis lainnya.
Ekonomi rakyat, yang sekarang ini bertumpu pada pertanian dan usaha-usaha kecil (UKM, industri rumah tangga, dan usaha informal), semakin hancur akibat invasi dari retail-retail bermodal besar, yang sudah bisa masuk ke kampung-kampung. Dan bahkan SBY telah mengatakan dirinya mampu menuntaskan kemiskinan dengan menggunakan criteria miskin versi BPS yang tidak berbobot. Dalam hal pasar ini, sebuah data menunjukkan, bahwa ekonomi nasional atau ekonomi rakyat hanya menempati 20% pangsa pasar nasional, sementara korporasi besar asing dan domestik menguasai 80%.
Belum lagi korupsi yang merusak ekonomi nasional seperti rayap yang memakan tiang-tiang bangunan. Tidak terhitung berapa jumlah anggaran negara yang dimakan koruptor tiap tahunnya, dan itu terjadi merata di seluruh departemen negara, di seluruh tingkatan (pusat hingga daerah), di seluruh pelosok nusantara. Reshuffle cabinet yang hanya akan menjadi tambal sulam politik, sekaligus untuk menata kembali koalisi pendukung pemerintah yang sempat “kacau-balau” karena persoalan Century. Dipastikan, SBY akan menjadikan “reshuffle” sebabagi alat untuk bargain politik dengan rekan-rekan koalisinya, termasuk merangkul kekuatan dari luar untuk bergabung
Kehancuran tenaga Produktif nasional sebagai akibat dari kehancuran industry nasional. Sistem pendidikan nasional yang menghambat akses rakyat miskin untuk bersekolah merupakan cermin dari pendidikan colonial yang diterapkan pada masa Politik Etis. Pada 28 September 2010, pemerintah SBY-Boediono mengeluarkan Peraturan Pemerintah no. 66/2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan sebagai jawaban atas Putusan MK yang mengabulkan gugatan terhadap UU BHP. Dalam PP no. 66/2010, pemerintah tetap bersikukuh membatasi kuota mahasiswa miskin di PTN hanya 20% dan status BHMN tetap dipertahankan. Arah dari sistem pendidikan nasional ini sebenarnya tidak lebih hanya untuk memenuhi pasar tenaga kerja murah bagi modal-modal internasional. Sebagai catatan, dari total 104,49 juta angkatan kerja yang ada saat ini, sekitar 55,43 juta diantaranya berpendidikan SD ke bawah dan 19,85 % berpendidikan SMP, 15,43% berpendidikan SMA, 7,19% berpendidikan diploma dan 6,90% yang berpendidikan tinggi (sarjana). Pada kuartal pertama 2010, Badan Pusat Statistik mengeluarkan data bahwa pekerja disektor informal mengalami peningkatan menjadi 68,58% dan sektor formal tinggal 33,75 %. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada 2009 mencatat ada 961.000 sarjana yang menganggur, yang berasal dari 2.900 perguruan tinggi dari berbagai disipilin. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai 740.000. Rata-rata peningkatan pengangguran lulusan perguruan tinggi tiap tahun sebesar 216.300.
Masih banyaknya pengangguran di NTB sendiri dikarenakan masih terbatasnya lapangan pekerjaan dan beberapa faktro lainnya seperti putus sekolah, tidak mampu melanjutkan kuliah, dll. Melihat dari itu kita pernah teringat akan program pasangan BARU saat menjadi calon Gubernur NTB bahwa Sekolah dan Kesehatan gratis bagi masyarakat miskin, tapi nyatanya sampai hari ini masih saja ada pungutan bagi siswa dan meningkatnya biaya kuliah bagi mahasiswa. Padahal dalam pasal 31 UUD 1945 telah tercantum bahwa : Negara bertanggung jawab atas hak setiap warga Negara untuk mendapat pendidikan setinggi – tingginya. Apakah kita sekarang tidak mau merubah diri kita atau diam tertindas.
Disamping itu juga ketergantungan Impor pangan Indonesia membuktikan bahwa kita tidak pernah disentuh pada sektor pertanian. Komoditi gandum dan terigu tingkat importasinya bahkan mencapai 100%, bawang putih (90%), susu (70%), daging sapi (36%), bibit ayam ras (100%), kedelai (65%), gula (40%), kacang tanah (15%), jagung (10%), dan garam (70%).
Disamping itu NTB juga mengalami areal tanaman pangan yang puso mencapai 41.851 hektare. jenis padi sawah yang puso tercatat 6.424 hektare yang tersebar di delapan kabupaten/kota, kecuali Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Utara.
"Sedangkan padi ladang yang puso tercatat 17.255 hektare yang tersebar di tujuh kabupaten yakni Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Sumbawa Barat, Dompu dan Kabupaten Bima. untuk tanaman jagung yang puso pada areal seluas 15.362 hektare, tersebar di enam kabupaten yakni Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Sumbawa Barat, Dompu dan Kabupaten Bima.
Areal tanaman kedelai juga puso seluas 1.497 hektare yang tersebar di lima kabupaten yakni Lombok Tengah, Sumbawa, Sumbawa Barat, Dompu dan Kabupaten Bima. Untuk areal tanaman kacang tanah yang puso seluas 370 hektare tersebar di Lombok Tengah, Sumbawa dan Kabupaten Bima. Untuk tanaman kacang hijau yang puso seluas 943 hektare menyebar di Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa dan Kabupaten Bima,"
Total areal padi dan palawija yang mengalami puso sampai April 2010 di NTB mencapai 41.851 hektare tersebar di delapan kabupaten/kota, terbanyak di Kabupaten Sumbawa dan Bima yang mencapai 28 ribu hektare lebih.
Impor pangan meningkat lebih pesat Ekspor produk negara berkembang yang umumnya produk primer harganya terus turun. Lebih dari separo devisa (hasil ekspor total dikurangi untuk bayar hutang luar negeri) telah dipakai untuk impor pangan.
Dari fakta-fakta tersebut jelas terlihat, kebergantungan kita yang besar terhadap pangan impor bisa menimbulkan persoalan lain yang lebih berat ketika kita benar-benar tidak berupaya untuk bisa swasembada pangan Menjadi Negara Mandiri). Padahal potensi yang kita miliki sangat besar. Persoalan ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Pemerintah harus segera bertindak mengatasi persoalan ini.
Data Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura NTB menyebutkan potensi lahan pertanian di NTB seluas 1.109.599 hektare, sejauh ini baru dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian pangan seluas 497.893 hektare.
Dari beberapa kejadian yang dialami oleh pertanian NTB dan jumlah lahan pertanian yang masih kosong serta pengelolaan hasil pertanian yang tidak pernah maksimal menjadi bukti pemerintah telah salah mensejahterakan rakyat.
Maka dari itu kami mengatakan Rezim SBY dan Parlemen gagal, Usir Penjajahan Asing, turunkan Harga Kebutuhan Pokok dan Demokratisasi di Indonesia
Langganan:
Postingan (Atom)